Ramai Petisi Civitas Akademika Dijawab Jokowi Hak Demokrasi

Jakarta–

Sejumlah civitas akademika ramai mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait demokrasi. Jokowi pun merespons ramainya kritikan tersebut dengan menilai setiap orang memiliki hak demokrasi.

Dirangkum detikcom, Sabtu (3/2/2024), setidaknya ada 4 kampus yang menyatakan sikapnya terkait demokrasi jelang pemilu 2024 dalam 4 hari berturut-turut. Pernyataan sikap itu diawali UGM, kemudian diikuti UII, UI, hingga Unpad. Simak selengkapnya:

UGM ‘Petisi Bulaksumur’

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2024(). Mereka mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap telah keluar jalur.

Petisi itu muncul setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir. Sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Adapun Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dihadiri oleh sejumlah guru besar UGM, dosen, dan mahasiswa. Petisi itu dibacakan dalam acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM, Rabu (31/1/2024).

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ucap Koentjoro membacakan isi petisi.

Disebutkan dalam petisi itu beberapa hal yang menjadi pelanggaran di masa pemerintahan Jokowi. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

“Merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” ujarnya.

UII ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’

Petisi bertajuk ”Indonesia Darurat Kenegarawanan’ dibuat oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja, Kamis (1/2/2024). Kritikan mereka berisi tentang kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang Pemilu 2024.

Diikuti oleh pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, dan alumni, pernyataan sikap itu dibacakan oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman.

Dalam pernyataan sikap itu disebutkan, dua pekan menjelang Pemilu 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

“Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Fathul.

Disebutkan, kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Jokowi. Menurut mereka, indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

“Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu,” katanya.

UI dan Unpad di halaman berikut