Ada Demo Jelang Muktamar PKB, Syaiful Huda: Bukan Kader Apalagi Peserta

Jakarta–

Wasekjen PKB Syaiful Huda merespons demonstrasi di dekat area Muktamar PKB di Bali sore ini. Huda menegaskan bahwa peserta demonstrasi tersebut bukan kader PKB apalagi peserta Muktamar.

“Kami pertegas mereka semua bukan kader PKB dan bukan pengurus PKB apalagi bagian peserta Muktamar sama sekali tidak,” kata Huda dalam konferensi pers jelang pembukaan Muktamar PKB malam ini, Sabtu (24/8/2024).

Ia menilai aksi tersebut merupakan upaya penyusupan untuk menganggu acara Muktamar yang telah memiliki izin dari pemerintah dan aparat kepolisian. Ia meminta aparat kepolisian untuk mengamankan.

“Karena itu aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal konstitusional pelaksanaan muktamar ini dan yang sudah mendapatkan izin dari aparat kepolisian,” jelas Huda.

“Kita minta aparat kepolisian pak kapolda mention langsung kepada pak kapolri karena mereka berencana untuk membikin kegaduhan di bumi Bali ini yang kita cintai ini kita minta supaya aksi itu dibubarkan secepat-cepatnya,” sambungnya.

Adapun sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai Nahdlatul Ulama (NU) di Bali menolak pelaksanaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali. Mereka menggelar aksi dengan turun ke jalan, Sabtu (24/8/2024) sore.

Pantauan detikBali, aksi tersebut berlangsung di Jalan Pratama Raya, Badung, Bali. Aksi ini diklaim diikuti oleh sekitar 1.700 warga NU maupun simpatisan PKB.

Mereka membawa berbagai macam medium aksi. Mulai dari spanduk, hingga banner yang bertuliskan “Kembalikan PKB ke NU” dan “Tangkap Muhaimin!!!”.

“Aksi penolakan Muktamar (PKB) dari elemen Bali, simpatisan NU, ada orang PKB (juga). Macam-macam. Saat ini menolak Muktamar di Bali dan turunkan Muhaimin,” ungkap Arwan, Koordinator Aksi.

Arwan menilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah melanggar amanah yang disampaikan oleh pimpinan NU. Bahkan, Cak Imin disebut telah membungkam Dewan Syuro yang merupakan pimpinan tinggi di partai.

“Pimpinannya Muhaimin Iskandar. Dia telah melanggar amanah yang disampaikan pendiri NU. Bahkan Dewan Syuro pun dimatikan, dibungkam. Padahal Dewan Syuro pimpinan tertinggi di partai,” bebernya.

Arwan menerangkan sejatinya PKB didirikan untuk mewadahi para kiai dalam berpolitik. Namun, tindak-tanduk Cak Imin justru dinilai bak raja di PKB.

“Kembalikan sesuai dengan amanah pendiri NU. PKB itu didirikan untuk wadah para kiai untuk berpolitik. Muhaimin jangan seperti raja di partai,” pungkasnya.

(dwr/maa)